Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, maka dinyatakan bahwa masa transisi kepengurusan LPJK dianggap selesai, dan per tanggal 7 Desember 2021, seluruh pengurusan SBU akan dilimpahkan ke LSBU melalui OSS RBA.Sedangkan SBU...

Sehubungan dengan mulai berlakunya pengurusan SBU melalui LSBU via OSS RBA, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, terdapat 1 syarat baru yang cukup signifikan dan krusial, yakni kewajiban memiliki Sertifikat ISO 37001:2016...

Dengan berakhirnya masa transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi di Kepengurusan baru LPJK, dan telah terbitnya Surat Edaran Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021, maka per 7 Desember 2021, semua proses pengurusan pembuatan...

 Defect Liability Period (DLP) atau Masa Pemeliharaan atau Rectification Period adalah periode yang dimulai setelah serah terima pekerjaan pertama (BAST-1) atau Provisional Hand Over (PHO) atau Penyelesaian Praktis (Practical Completion) dan biasanya berlangsung 6 (enam) hingga 12 (dua...

 Dalam postingan ini, penulis akan coba menjabarkan format sertifikat pembayaran yang sebaiknya dibuat dalam rangka pembayaran tagihan progress kontraktor/subkontraktor.Selain isi dan format sertifikat pembayaran, akan dijelaskan pula informasi pendukung yang berkaitan juga dengan pembayaran progress, yang sebaiknya diketahui...

 Sertifikat pembayaran sementara (Interim Payment Certificate/IPC) adalah salah satu mekanisme bagi klien (pemberi kerja/pemilik proyek) untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai. Pembayaran sementara (IPC) dapat berupa pembayaran yang disepakati di muka dan dibayarkan pada pencapaian tertentu (milestone),...

 Jika anda merupakan perusahaan yang baru pertama kali memperoleh pekerjaan sebagai Kontraktor Utama (Main Contractor), dan berencana menunjuk subkontraktor untuk membantu pekerjaan anda? Berikut ini kami bantu menyiapkan prosedur standar pengadaan subkontraktor untuk suatu proyek.Standar pengadaan SubkontraktorBerbeda dengan...

 Postingan ini dibuat selain untuk menjadi catatan bagi penulis, juga mudah-mudah dapat membantu pengusaha jasa konstruksi, utamanya perusahaan baru/kecil yang belum mempunyai staf yang menguasai perpajakan.Dengan postingan ini, diharapkan para pekerja konstruksi baru/kecil tersebut tidak perlu sampai dikenakan...

 Dalam praktek umum pelaksanaan konstruksi di Indonesia, hampir di semua proyek dikenakan retensi (uang jaminan masa pemeliharaan) yang akan dibayarkan pada saat serah terima kedua (BAST-2).Sementara dalam aturan perpajakan (UU PPN Pasal 11 ayat 1) menyebutkan bahwa pada...

 Dalam dokumen SPK, ada item-item utama yang perlu ada dan diperhatikan, terutama untuk para penyedia jasa konstruksi, yaitu:1. Nomor dan Tanggal SPKKadang ada beberapa pemberi kerja yang tidak mencantumkan nomor SPK, meskipun hal ini sangat penting untuk keperluan...

 Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR, bahwa SBU yang berakhir masa berlakunya sebelum tanggal surat edaran (tanggal 22 Januari 2021), harus melampirkan Surat Keterangan yang divalidasi LPJK, jika SBU yang baru belum terbit. Sementara untuk SBU yang...

 Dengan telah resminya kepengurusan LPJK menjadi sebuah lembaga non-struktural di bawah Kementerian PUPR yang dilantik langsung oleh Bapak Menteri Basuki pada Selasa, 22 Desember 2020, maka telah aktif pula proses pengurusan perpanjangan SBU terbaru tahun 2021 oleh pengurus...

 Pada 11 Agustus 2020, Bina Marga telah menerbitkan sebuah panduan mengenai Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol, yang merupakan pembaharuan dari Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Khusus yang terbit Tahun 2017.Adapun surat edaran untuk Spesifikasi Umum...

Di postingan yang lalu, penulis sudah menginformasikan betapa pentingnya referensi pengalaman tenaga kerja, terutama untuk mengikuti tender di pemerintahan seperti postingan yang ini (Pentingnya Surat Referensi Pengalaman Tenaga Ahli).Kenyataannya, untuk kontraktor swasta yang tidak terbiasa atau tidak pernah...

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), mulai tahun 2020 sudah tidak lagi terbit melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun sudah ditransfer kewenangannya ke Online Single Submission (OSS).Dengan kondisi ini, ada beberapa perubahan mendasar yang terjadi saat penerbitan SIUP...

Bagi perusahaan konstruksi yang ingin mengerjakan proyek dengan sistem Rancang Bangun (Design & Build) atau Perencanaan, Pengadaan, dan Pelaksanaan terima jadi (Engineering, Procurement, and Construction/EPC), maka sebelumnya harus memiliki SBU Terintegrasi.Mengurus SBU terintegrasi memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan...

Kuesioner CSMS adalah salah satu syarat tender atau bahkan PQ yang sering diminta peserta tender untuk mengisi guna mengetahui seberapa care atau seberapa praktikal manajemen K3 diberlakukan di perusahaan tersebut.Bagi beberapa pemilik proyek dengan manajemen K3 yang kuat...

Jika anda memiliki perusahaan konstruksi yang berdomisili di Jakarta, maka di tahun 2021 ini cara membuat baru/memperpanjang/mengurus perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sudah 100% dapat dilakukan secara online melalui JAKEVO.JAKEVO aplikasi pelayanan daring perizinan/nonperizinan Pemerintah Provinsi DKI...

Kenyataannya, bagi para pengusaha kontraktor kecil-kecilan, memastikan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) mereka masih berlaku adalah sebuah hal yang sering luput dilaksanakan.Terlebih saat seringnya perusahaan dengan SBU kualifikasi Kecil tersebut masih menggunakan jasa agen untuk mengurus pembuatan atau...

Sepertinya bab mengenai klasifikasi perusahaan dalam tender masih sering terjadi misinterpretasi antara tim evaluator pemberi kerja dan peserta tender.Di hampir semua tender, lingkungan lembaga pemerintahan terutama, yang melaksanakan tender pembangunan gedung kantor dan sarana penunjangnya, selalu mencantumkan Subklasifikasi...